21 March 2012

Konflik Pertanahan Sangat Kompleks

0 komentar

Medan, (Analisa). Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, mengakui, konflik pertanahan yang timbul berdimensi sangat kompleks atau rumit. Ini karena terkait banyak faktor seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, bahkan pertahanan dan keamanan.
Salah satu pemicu konflik itu sendiri adalah terus meningkatnya kebutuhan akan tanah, sementara yang tersedia relatif tetap.

Plt Gubsu menyampaikan itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli, Zulkifli Taufik, dalam seminar "Uji Sahih Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Atas Tanah" di ruang senat Biro Rektor USU, Kampus Padang Bulan, Medan, Selasa (20/3). Seminar ini merupakan kerja sama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan USU.

Seminar yang dibuka oleh Rektor USU, Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H CTM SpA(K) itu dihadiri kalangan pejabat dan pemangku kepentingan pertanahan, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat yang saat ini sedang terlilit dalam konflik pertanahan. Tampak hadir beberapa anggota DPD RI, seperti Ketua Komite I DPD, Dr Rahmat Shah, T Bahrum Manyak, Kamaruddin dan Wahidin.

Menurut Plt Gubsu, konflik pertanahan di Sumut didominasi sengketa atas Hak Guna Usaha (HGU), khususnya dengan perkebunan. Ini disebabkan klaim atas tanah HGU oleh masyarakat berdasarkan hukum adat. Tegasnya, terjadi pertentangan antara hak ulayat dan HGU.

Di samping itu, konflik pertanahan yang timbul di provinsi ini secara kultural juga terdukung oleh tingginya heterogenitas di dalam masyarakat sehingga akhirnya muncul konflik baik antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan badan usaha.

Karena itu, dia berharap seminar ini mampu menjadi terobosan hukum sebagai pintu masuk dalam penyelesaian persoalan konflik pertanahan di Indonesia, khususnya Sumut.

Ketimpangan

Sementara, Ketua Komite I DPD RI, Rahmat Shah, dalam sambutan pengantarnya mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik pertanahan di negeri ini dan Sumut merupakan salah satu wilayah dengan jumlah konflik pertanahan tertinggi.

Di antara penyebab itu adalah ketimpangan struktur kepemilikan tanah. Ada sekelompok kecil masyarakat yang menguasai tanah dalam jumlah sangat luas sementara kelompok masyarakat yang lebih besar sama sekali tidak memiliki tanah.

Berikutnya, belum terakomodasinya hak ulayat yang dimilik masyarakat hukum adat; pengaturan hak-hak atas tanah yang ada selama ini pada kenyataannya belum memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat; dan terjadinya degradasi lingkungan akibat pengelolaan dan pemanfaatan tanah selama ini.

Kelak, ungkap Rahmat Shah, dengan diberlakukannya UU Hak Atas Tanah ini, maka persoalan-persoalan seperti disebutkan itu tidak akan muncul lagi. "Misalnya, tidak boleh ada lagi konsentrasi kepemilikan tanah di mana sejumlah kecil masyarakat menguasai tanah dalam jumlah sangat luas," katanya.

Sedangkan Rektor Syahril Pasaribu dalam sambutan singkatnya saat membuka seminar ini menegaskan, kondisi paling penting yang harus dicapai dari UU Hak Atas Tanah ini adalah tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat. "Jangan sampai yang berlaku adalah hukum rimba di mana yang kuat atau memiliki banyak uang berkuasa atas tanah sementara rakyat terabaikan," tegasnya.

Hak milik

Seminar yang menghadirkan para ahli Hukum Agraria ini akan mengupas secara rinci naskah akademik RUU Hak Atas Tanah yang disusun oleh DPD RI.

Di dalam naskah RUU ini, antara lain diatur tentang hak ulayah, masyarakat hukum adat, dan pembatasan hak milik.

Dalam pembatasan hak milik ini antara lain disebutkan, tujuan pembatasan adalah untuk melindungi golongan ekonomi lemah, hak milik atas lahan non pertanian oleh satu keluarga maksimal lima hektare.

Kemudian, pemerintah harus menyediakan tanah pertanian sekurang-kurangnya dua hektare untuk dimiliki oleh setiap kepala keluarga petani secara bertahap; pemerintah harus mengupayakan tersedianya tanah non pertanian sekurang-kurangnya 200 m2 kepada setiap keluarga secara bertahap; dan hak milik untuk badan hukum koperasi tani dan nelayan batas minimum lima hektare dan maksimum 25 hektare. (gas)

Sumber : analisadaily.com 

Leave a Reply

silahkan diisi.. jika anda punya pendapat atau ide lain

 
Celoteh Fata © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here