09 July 2012

Debat Sengketa Agraria : Antara Bungkus dan Isi

0 komentar
Debat Sengketa Agraria : Antara Bungkus dan Isi

Telah lebih dari tiga dasa warsa kasus-kasus yang menyangkut sumber daya agraria dalam arti luas, kasus pertanahan dalam arti sempit senantiasa mewarnai era pemerintahan sejak presiden kedua sampai era sekarang ini. Bahkan jika dirunut sejak masa kolonial telah lebih dari tiga abad lamanya. Namun, sampai dewasa ini alih-alih upaya penyelesaian kasus agraria nampaknya belum pernah dilaksanakan secara menyeluruh, tuntas, berkeadilan serta mengedepankan kesejahteraan rakyat kecil khususnya kaum tani.

Perkembangan satu dasa warsa lebih jumlah dan eskalasinya semakin meningkat yang menimbulkan korban tidak saja dari sisi nilai ekonomi finansial, gejolak sosial-politik nasional, bahkan korban jiwa sebagaimana diberitakan oleh media massa Kompas, dua minggu terakhir lebih.

Mengikuti perbincangan para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerhati masalah agraria perdebatan pertama berpangkal pada silang sengketa data jumlah kasus. Menurut data Badan Pertanahan Nasional total kasus 7491 mencakup luas lahan 7491 hektar tetapi yang baru dapat diselesaikan 1778 kasus (RENSTRA BPN 2012-2014). Sebagai pembanding data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) antara 1970 – 2000 jumlah kasus 1.753 meliputi areal 10.892,203 hektar dengan jumlah tertinggi sengketa antara antara petani dengan perusahaan swasta 833 kasus. Sementara, yang baru terselesaikan sejumlah 966 kasus (55,11%) yang tidak jelas selesai/ tidak 787 kasus (44,89%) (KPA Menuju Pembaruan Agraria di Indonesia,hlm.4). Sedangkan data dari Proyek Justice for The Poor mengenai Conflict & Dispute Resolution in Indonesia, The World Bank 2011, untuk kasus tanah rata-rata baru 58 kasus yang terlaporkan, dengan angka penyelesaian tertinggi ada di Sulawesi 76 kasus, NTB-NTT 74 kasus yang terlaporkan dan ditangani (Justice for The Poor Project Report 2011 hlm.17). Inilah salah satu persoalan krusial ketidaksamaan data kasus merumitkan upaya penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh negara.

Sebagai negara hukum, secara falsafati tujuan kemerdekaan sedari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea Kedua yakni kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya tujuan berdirinya negara dijabarkan dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menegaskan penguasaan sumber daya agraria termasuk di dalamnya tanah, mencakup: bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara yang diabdikan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ayat 4 pasal tersebut menegaskan sistem perekonomian nasional yang berbasis demokrasi ekonomi menurut prinsip: kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Debat Bungkus dan Isi

Dalam pengaturan negara Indonesia sebagai negara agraris, lebih lanjut mengenai sumber daya agraria untuk merealisasikan tujuan negara sebagaimana dikemukakan itu, maka diundangkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria acapkali dikenal UUPA sebagai salah satu tonggak sejarah undang-undang yang menjabarkan sila-sila Pancasila ke dalam pasal-pasalnya. Substansinya antara lain terkandung dasar fungsi sosial dan nasionalitas (Pasal 6 dan 9 UUPA) sebagai pelindung (perisai) utama ancaman liberalisme & neo-kapitalisme yang dahsyat.

Dalam perkembangan sengketa agraria belakangan ini, timbul polemik di antara pemangku kepentingan mengenai eksistensi undang-undang tersebut tetap diberlakukan atau harus diganti/ diamandemen. Inilah silang sengkarut kedua perdebatan itu. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah dengan mengubah atau ekstremnya mengganti UUPA dapat menyelesaikan sengketa agraria yang pola dan jumlahnya beragam dan ribuan itu?, jelas tidak.

Persoalan ketiga yang menjadi pemicu sengketa sumber daya agraria adalah munculnya pengaturan dan kelembagaan secara sektoral posta diberlakukannya UUPA yaitu Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Sumber Daya Air, Undang-undang Perkebunan, Undang-undang Pertambangan berkembang menjadi: Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Mineral dan Batubara, Undang-undang Penataan Ruang, Undang-undang Perumahan dan Permukiman beserta lembaga kementerian terkait yang melaksanakan kebijakan secara sektoral, sehingga menimbulkan konflik kepentingan sektoral.

Segera Laksanakan Isi Tap IX/MPR/ 2001

Persoalan keempat adalah menyusul perubahan dan pergantian pemerintahan dari Era Orde Baru ke era reformasi yang menimbulkan gejolak kasus sumber daya agraria melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/ MPR/ 2001 tentang Reforma Agraria dan Sumber Daya Alam telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria secepat dan setuntas mungkin. Namun sampai sekarang amanat Pasal 7 ketetapan majelis tersebut belum dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan khususnya Pasal 7, maka ketetapan MPR yang belum dicabut tersebut memiliki alasan kuat untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah sebaik-baiknya. Konflik sektoral kelembagaan inilah yang paling utama harus dituntaskan oleh sebuah lembaga apapun namanya, apakah Komisi Nasional atau Panitia Khusus dalam waktu 2012 – 2014 masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II yang tinggal sesaat.

Persoalan kelima yang sangat penting adalah persoalan hak azasi manusia sebagai hak dasar semua ummat manusia (basic rights of mankind) sebagaimana terakomodasi di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal  28 A, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 B Ayat (2) berhak atas perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 D Ayat (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut juga dijabarkan oleh Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 36 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 37 Ayat (1) dan (2) yang memberikan jaminan secara hukum kepada rakyat khususnya rakyat kecil, petani untuk mempertahankan hak-hak mendasarnya yaitu hak atas tanah.

Namun, dalam realitanya banyak pelanggaran HAM dengan melakukan perampasan tanah-tanah rakyat bahkan dengan cara-cara kekerasan & kekuatan senjata aparat. Maka tiada pilihan lain selain segera presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembentukan sebuah lembaga peradilan khusus (ad hoc) bidang agraria seperti halnya peradilan Tipikor untuk penanganan tindak pidana korupsi. Komposisi personalia yang menangani terdiri dari: hakim profesional, pakar/ peneliti agraria baik dari kalangan perguruan tinggi atau pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) serta wakil organisasi tani (HKTI).
Peradilan Ad Hoc Agraria harus menyusun crash program dalam dua tahun menyusun skala prioritas menangani sampai tercapai solusi sengketa agraria yang menasional dan menjadi sorotan publik dengan membuka ruang dialog multi pihak, jika para pihak yang bersengketa memilih jalan non-litigasi. Disamping itu tugas yang mesti diemban adalah melakukan pengujian dan menemukan hukum untuk kasus yang ditanganinya.

Menyadari semakin meningkatnya sengketa sumber daya agraria yang secara mendesak diperlukan pemikiran, penanganan serta mencari jalan keluar, penyelesaian sengketa sumber daya agraria yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat kecil yang tidak diuntungkan. Saatnya menyudahi perdebatan konyol palagi sampai berbusa-busa mana yang penting antara bungkus dan isi. Secara substansial UUPA telah memiliki kepedulian sepenuhnya pada nasib petani kecil antara lain dengan program land reform: redistribusi tanah, bagi hasil.

Demikian juga UUPA telah memiliki perisai menangkal kapitalisme, meski seperti Braudel pernah menyatakan kaum kapitalis akan cerdik mencari siasat dengan cara apapun. Jika ia diusir lewat pintu akan kembali masuk lewat jendela misalnya secara tegas melarang warga negara/ korporasi asing menjadi subyek hak milik, hak guna usaha serta hak guna bangunan.

Ibarat lampu tanda kuning telah menyala setidaknya dalam beberapa hari ini, maka jangan sampai dikatakan pemerintah presidensial Indonesia disebut bak auto pilot (tak ada lagi pemegang kendali kontrol kekuasaan) sementara kaum yang yang lapar, kehilangan hak hidupnya telah berteriak tak sabar tuk mengambil tindakan. Segera kita selesaikan tuntas sengketa agraria, jika tidak siapa lagi yang akan menyelesaikan, atau memang menyerahkan pada petani untuk menyelesaikan masalah mereka dengan caranya sendiri?

Imam Koeswahyono
Peneliti Pusat Pengembangan Hukum Agraria FH Universitas Brawijaya Malang

Leave a Reply

silahkan diisi.. jika anda punya pendapat atau ide lain

 
Celoteh Fata © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here