26 July 2012

Konflik Pertanahan : Perlu Ada Pengadilan Agraria

0 komentar


Konflik Pertanahan : Perlu Ada Pengadilan Agraria
Sonya Helen Sinombor
Sumber : kompas, 20 Juni 2012



SEMARANG, KOMPAS.com -- Kepemilikan tanah di berbagai daerah yang hingga saat ini menjadi sumber konflik merupakan potret amburadulnya sistem pertanahan di Indonesia. Untuk menegakkan keadilan dalam hal pertanahan, termasuk penyelesaian konflik agraria, haruslah dibentuk pengadilan agraria serta penyidik pegawai negeri sipil agraria.


Gagasan pembentukan pengadilan agraria ini disampaikan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng Bambang Sulistyo Widjanarko dalam buku berjudul Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat.


Acara bedah buku tersebut digelar, Selasa (19/6/2012) di aula Gedung Pers Jateng, Semarang. Selain dihadiri Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P Hadi, acara ini juga dihadir pakar Sosiologi Hukum Undip Esmi Warasih Pujirahayu, peneliti hukum pertanahan dan keagrarian Herman Soesangobeng.


Dalam buku tersebut, Bambang menyebutkan pengadilan agraria dibutuhkan karena sistem kerja pengadilan yang menangani sengketa agraria saat ini mengacu pada hukum perdata barat Buku II BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang oleh Undang-Undang Pokok Agraria sudah dicabut sepanjang yang menyangkut tanah.


Selain itu, menurut Bambang, perlu optimalisasi fungsi dan peranan sertifikat tanah yang merupakan hasil administrasi dan hukum pertanahan sebagai sarana kontrol kepemilikan tanah dan tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.


Ia menegaskan, semua stakeholder pertanahan harus tahu hak dan kewajibannya sebagaimana yang tertulis dalam sertifikat tanah. Kontrol social atas hak dan kewajiban ini bisa dilakukan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat MPBM di desa atau kelurahan setempat.


Adapun Sudharto P Hadi berpendapat, MPBM adalah menghargai dan menghormati masyarakat lokal dan kearifan lokal, keperansertaan, keswadayaan, dan menumbuhkan rasa aman.


Esmi Warasih menilai penyelesaian terhadap konflik-konflik tanah yang sudah berkepanjangan dan tak kunjung ada titik terang hendaknya diambil alih oleh Presiden. Ia mencontohkan sengketa tanah yang terjadi selama ini antara rakyat dan TNI, atau rakyat dan pihak perkebunan yang sampai menimbulkan korban jiwa harus ada penyelesaian.


Hal yang senada juga disampaikan Herman Soesangobeng. "Kalau aturan hukum kita tidak amburadul tidak akan seperti sekarang. Maka tanah-tanah yang diklaim tentara misalnya, mestinya ada keputusan Presiden," ujarnya.


Menurut Herman, pelaksanaan MBPM hendaknya mengakui rakyat sebagai pemilik tanah, sehingga tidak ada anggapan lagi yang menimbulkan multitafsir.



Cianjur, 26 Juli 2012

Leave a Reply

silahkan diisi.. jika anda punya pendapat atau ide lain

 
Celoteh Fata © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here