06 August 2012

Penyelesaian Sengketa Tanah Di Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara

0 komentar
Penyelesaian Sengketa Tanah Di Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara
Salim HS, mengangkat sengketa tanah dalam disertasinya

Kabupaten Sumbawa dijuluki masyarakatnya sebagai Tana Bulaeng artinya tanah yang mengandung emas 24 karat. Sumber daya mineral ini tersebar di beberapa kecamatan. Salah satu area pertambangan berada di Wilayah Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.
Walaupun Sumbawa kaya sumber daya mineral, namun Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Pusat tidak dapat mengelola dan memanfaatkannya sehingga ditunjuklah pihak lain diantaranya PT. Newmont Nusa Tenggara. Dokumen kontrak karya ditandatangani pada 2 Desember 1986, dimana didalamnya termuat hak dan kewajiban para pihak. Salah satu hak PT. Newmont Nusa tenggara adalah melakukan kegiatan eksplorasi yang secara filosofis bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan operasional pertambangan ternyata tidak berjalan lancar begitu saja karena masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat Desa Labangkar dan Desa Ropang Kecamatan Ropang, justru bersengketa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Sengketa ini utamanya terkait masalah tenaga kerja dan tanah yang digunakan untuk eksplorasi.
Salim HS mengangkat permasalahan ini dalam disertasinya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (Studi Kasus Sengketa antara Masyarakat Desa Labangkar dan Desa Robang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara". Ujian terbuka disertasi dilakukan promovendus pada Sabtu (9/6) dihadapan majelis penguji yang beranggotakan tujuh dosen penguji. Mereka adalah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH., Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH, MS., Dr. Anang Husni, SH, MS., Dr. Suhariningsih, SH, SU., Dr. Bambang Winarno, SH, SU., Dr. Rachmat Safa'at, SH, M.Si., dan Prof. Dr. Idrus Abdullah, Sh, MH.
Dalam disertasinya, Salim menyebut bahwa tanah yang digunakan PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan tanah balo tolo mereka, sementara PT. Newmont Nusa Tenggara beranggapan bahwa tanah ini adalah tanah milik negara yang berstatus sebagai kawasan hutan. Tanah balo tolo merupakan tanah yang berasal dari orang tua kakek nenek (balo) atau garis keturunan diatasnya (tolo) dari masyarakat Labangkar yang ditinggalkan pada tahun 1935.
Dalam mengkaji sengketa ini, Salim menggunakan beberapa teori yakni teori konflik, teori efektivitas hukum, teori perlawanan, teori peran, teori pluralisme hukum dan teori keadilan. Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empirik dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.
Permasalahan yang dikaji meliputi faktor penyebab sengketa, bentuk perlawanan masyarakat atas ketidaksetujuannya, peran pemerintah dalam penyelesaiannya, mekanisme serta pola penyelesaian.
Diuraikan Salim, sengketa timbul karena tanah balo tolo yang ditinggalkan leluhur masyarakat Desa Labangkar tidak diakui oleh pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara. "Keduanya beranggapan bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi," terangnya. Permintaan ganti rugi tanah balo tolo ini juga belum dipenuhi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. "Masyarakat menginginkan ganti rugi secara individual," kata Salim. Padahal, secara yuridis kesepakatan yang telah dibuat antara Pemerintah kabupaten Sumbawa dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan ketua BPD se-Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung adalah secara komunal. Faktor lain penyebab sengketa ini adalah belum diterimanya warga masyarakat Desa Ropang untuk bekerja di PT. Newmont Nusa Tenggara. Masyarakat juga mempermasalahkan belum dipenuhinya proposal pengembangan masyarakat yang diajukan, karena PT. Newmont Nusa Tenggara berpandangan pengembangan masyarakat dilakukan setelah eksploitasi.
Kepada PT. Newmont Nusa Tenggara, masyarakat melakukan perlawanan melalui demonstrasi, perusakan kendaraan dan pembakaran base camp. Guna mengakhiri sengketa, pemerintah melakukan upaya dengan melakukan investigasi dan meminta masyarakat untuk membuat surat pernyataan mengakhiri sengketa. Sengketa ini kemudian diselesaikan dengan mekanisme musyawarah antara perwakilan masyarakat Labangkar dengan Bupati. "Masyarakat menginginkan pola penyelesaian tuma barema atau barembuq dengan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten," terang Salim.
Kepada pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara, Salim merekomendasikan agar keduanya bersedia mengakui secara de facto dan melakukan pemberian ganti rugi terhadap tanah balo tolo. Terkait tenaga kerja, ia menyarankan agar 60 persen berasal dari areal lingkar Elang Dodo dan sisanya dari luar lingkar tambang.
Setelah menyelesaikan studi selama tiga tahun sepuluh bulan, Salim HS dinyatakan layak menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. [nok]

Cianjur, 06 Agustus 2012

Sumber : 
prasetya.ub.ac.id/berita/Penyelesaian-Sengketa-Tanah-Di-Wilayah-Kontrak-Karya-PT-Newmont-Nusa-Tenggara-10596-id.html

Leave a Reply

silahkan diisi.. jika anda punya pendapat atau ide lain

 
Celoteh Fata © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here