02 August 2012

UUPA, Kebijakan Diatas Kertas Tidak Mampu Atasi Kemiskinan

0 komentar

UUPA, Kebijakan Diatas Kertas Tidak Mampu Atasi Kemiskinan


Oleh Afif Fauzi, 9 Maret 2012

Desa Merdeka – Yogyakarta : Kebijakan reformasi agraria melalui Undang-undang Pokok Agraria maupun revolusi hijau yang dilaksanakan sejak era 1960-an, kurang berhasil mengatasi kemiskinan, kata peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Soetomo.
“Hal itu disebabkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) masih berhenti sebatas kebijakan di atas kertas,” katanya pada diskusi `Pembangunan, Reforma Agraria, dan Kesejahteraan`, di Yogyakarta, Kamis (8/3).
Menurut dia pada kegiatan yang diselenggarakan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), hal itu terjadi karena selama ini UUPA kurang diimplementasikan.
“Selama ini tidak ada usaha secara konsisten dan signifikan untuk mengimplementasikan undang-undang (UU) tersebut,” katanya.
Pengamat sosial dari UGM Djoko Suseno mengatakan setelah 50 tahun lahirnya UUPA yang ditenggarai sebagai tonggak reformasi agraria di Indonesia, sampai saat ini belum banyak memberikan arti.
“Bahkan, maraknya kasus-kasus konflik pertanahan seperti kasus sengketa Mesuji dan pertambangan di Bima merupakan dua di antara 163 kasus konflik agraria yang terjadi selama 2011,” katanya.
Menurut dia, munculnya konflik pertanahan tersebut akibat reformasi agraria tidak berjalan sebagaimana mestinya karena reformasi itu hanya dijadikan alat kekuasaan dan kepentingan rezim, kelompok, dan individu.
Hal tersebut terbukti dalam regulasi bidang ekonomi dan program yang dicanangkan pemerintah selama ini justru tidak mendukung tercapainya tujuan reformasi agraria, tetapi malah menjauhkan rakyat dari sektor agraris.
Ia mengatakan lemahnya kepastian hukum atas tanah yang menjadikan konflik agraria sering muncul. Konflik tersebut bukan disebabkan tanah yang disengketakan tidak memiliki sertifikat, tetapi justru menunjukkan persoalan lain yang lebih kompleks.
“Persoalan itu di antaranya adanya kepemilikan sertifikat ganda, terkait hak guna usaha (HGU), sengketa warisan, dan sengketa perdata,” katanya.
Selain itu, menurut dia, adanya dualisme sumber hukum pertanahan yakni hukum nasional atau UUPA dan hukum adat yang mengakibatkan tidak ada saling pengertian dalam setiap sengketa pertanahan yang melibatkan tanah adat atau hak ulayat.
Kasus seperti itu muncul antara swasta yang menggunakan HGU, HTI atau HPH yang dilindungi kekuasaan dan aturan pemerintah dengan suku-suku adat yang tinggal di hutan.
“Dualisme hukum tersebut menciptakan batas-batas tanah yang tidak jelas atau berbeda, dan masing-masing mengklaim mereka paling benar,” katanya.
Ia mengatakan untuk mengatasi berbagai persoalan pertanahan itu, perlu pemberian kepastian hukum secara administratif tanpa disangkutkan dengan program pembangunan yang ujung-ujungnya dimanfaatkan pemerintah dan swasta.
“Selain itu, juga dibutuhkan penataan kepemilikan tanah yang lebih lengkap, tidak hanya sekadar mengatur ukuran batas dan ukuran luas,” katanya.

(B015/H010/ell/ant/foto:seruu)
http://www.desamerdeka.com/nasional/lintas-nasional/2012/03/uupa-kebijakan-diatas-kertas-tidak-mampu-atasi-kemiskinan/

Leave a Reply

silahkan diisi.. jika anda punya pendapat atau ide lain

 
Celoteh Fata © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here